Wali Kota Sutiaji : transaksi meningkat tanda UMKM semakin kuat.
ADADIMALANG Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tercatat berhasil menduduki peringkat pertama untuk Kabupaten/Kota dengan transaksi terbanyak dalam Pemanfaatan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo) tahun 2022.
Pemkot Malang menorehkan catatan total transaksi belanja di Jatim Bejo sebesar Rp.67.082.500.435,- dimana jumlah transaksi tersebut terus meningkat dari transaksi pada tahun sebelumnya.
Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji menerima langsung penghargaan tersebut dari Gubernur Jawa Timur, Dra Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si pada acara Penyerahan E-Purchasing Awards Tahun 2023 di Grand City Surabaya siang tadi, Senin (29/05/2023).
“Alhamdulillah bersyukur Kota Malang kembali meraih prestasi. Kali ini peringkat pertama Pemerintah Daerah dengan transaksi terbanyak Jatim Bejo,” ucap Wali Kota Sutiaji.
Lebih lanjut Wali Kota Sutiaji menegaskan bahwa melalui Jatim Bejo selain mengedepankan transaksi yang transparan juga menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Malang dalam mengutamakan produk UMKM lokal terkait pengadaan barang dan jasa.
“Terlebih ini juga menjadi bentuk digitalisasi UMKM. Mudah-mudahan memberikan penguatan untuk UMKM dan pada akhirnya memberikan efek domino penguatan ekonomi Kota Malang,” ucap Wali Kota Sutiaji. Pemerintah Kota Malang diketahui paling banyak melakukan transaksi pada sektor UMKM makanan dan minuman (kuliner).
Raihan prestasi tersebut diharapkan Wali Kota Sutiaji untuk menjadi acuan semangat untuk terus melakukan transaksi pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui Jatim Bejo maupun E-Katalog Lokal.
“Tentu prestasi ini harus menjadi acuan kita untuk semakin konsisten melakukan transaksi baik melalui Jatim Bejo atau E-Katalog lokal. Semakin banyak transaksi akan semakin menguatkan UMKM. Progress kita harus semakin baik, kita angkat UMKM lokal agat berjaya di negeri sendiri,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Dra Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si meminta seluruh Kepala Daerah untuk saling mengawal E-Purchasing tersebut mengingat hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan UMKM dan berdampak pada ekonomi daerah. Salah satu poin yang diminta antara lain penguatan serapan belanja UMKM untuk pengadaan barang jasa.
“Tentu harapan kita ketika sektor UMKM semakin banyak terserap pengadaan barang dan jasa di Jawa Timur, maka setiap pertumbuhan di Jawa Timur akan memberikan ruang penurunan tingkat pengangguran terbuka. Makin tumbuh makin inklusif, makin tumbuh makin berkurang kemiskinan, makin tumbuh makin berkurang pengangguran, makin tumbuh meningkat kesejahteraan. Saya rasa ini misi besar kita semua bagi kita semua sebagai sebuah bangsa, misi besar kita semua sebagai kepala daerah di setiap kabupaten dan kota,” ucap Gubernur Khofifah.
Sebagai informasi, aplikasi Jatim Bejo merupakan program Pemprov Jatim berupa E-Marketplace untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dengan melibatkan UMKM sebagai penyedianya. (A.Y)