Usulkan Pemkot Malang bekerjasama dengan psikolog untuk meningkatkan kemampuan guru BK di sekolah-sekolah.
Kota Malang | ADADIMALANG.COM – Isu kekerasan dan kesehatan mental kini menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk DPRD Kota Malang. Hal ini ditegaskan langsung oleh Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Siraduhita, SS., saat menghadiri Forum Diskusi Nasional bertema pencegahan kekerasan dan penguatan kesehatan mental yang digelar oleh Satuan Tugas PPKPT di kampus Politeknik Negeri Malang (POLINEMA).
Dalam kesempatan tersebut, Amithya menyoroti pentingnya evaluasi kebijakan yang selama ini telah dijalankan, khususnya yang menyangkut perlindungan terhadap kelompok rentan dan penguatan mental masyarakat. Menurutnya, peran pengawasan DPRD sangat penting dalam memastikan kebijakan yang ada benar-benar mampu menyentuh inti persoalan.
“Yang jelas kami membantu Pemerintah Kota Malang untuk kemudian menelah kembali apakah kebijakan-kebijakan yang sudah diambil selama ini perlu disempurnakan di sisi yang mana karena itu memang fungsi kita kan pengawasan. Sehingga nanti kami berharap kita bisa bersama-sama menyusun kebijakan yang dapat menjadi upaya penanggulangan atau paling tidak menekan angka-angka terjadinya tindak kekerasan termasuk kepada perempuan, kemudian menjaga kesehatan mental dan lain sebagainya,” ujar Amithya.
Tak hanya bicara di tingkat wacana, perempuan yang juga dikenal sebagai pemerhati isu-isu gender ini menyebut bahwa lembaganya telah mengawal sejumlah kebijakan yang berfokus pada kesehatan mental, terlebih di dunia pendidikan. Menurutnya, banyak guru Bimbingan Konseling (BK) di sekolah belum memiliki latar belakang keilmuan psikologi yang memadai.
“Sebagai langkah konkretnya misalnya, Dewan Pendidikan telah memberikan rekomendasi agar pihak sekolah bekerjasama dengan psikolog mengingat banyak guru BK di sekolah-sekolah itu sebetulnya tidak berbasis keilmuan yang sesuai khususnya psikologi sehingga mungkin kurang maksimal dalam mengarahkan para peserta didik. Bisa saja bekerjasama dengan HIMPSI yang kebetulan juga hadir dan menjadi narasumber diskusi ini ya,” tutur Amithya.
Lebih jauh, ia berharap forum diskusi semacam ini tidak berhenti hanya di ruang seminar, tetapi mampu menghasilkan output nyata dalam bentuk rekomendasi yang aplikatif. Ia menegaskan bahwa hasil forum ini akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan kebijakan.
“Dengan adanya rekomendasi yang dihasilkan dari Forum Diskusi Nasional ini, maka akan dapat menjadi landasan bagi kami baik Pemerintah Kota Malang ataupun kami di DPRD Kota Malang untuk membuat suatu kebijakan yang tepat untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan dan menjaga kesehatan mental masyarakat,” tutupnya dengan nada optimistis. (A.Y)
