Kota Malang – Kesempatan bertemu langsung dengan anggota DPRD kota Malang dimanfaatkan masyarakat kecamatan Sukun untuk menyampaikan segala permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan solusi. Hal tersebut yang terjadi saat masyarakat menghadiri acara reses tahap II anggota DPRD kota Malang Choeroel Anwar di Metro Cafe di jalan Klayatan kota Malang, Rabu (30/05).
Gangguan keamanan dengan cara melakukan teror dan ledakan bom yang terjadi di Surabaya, Sidoarjo hingga Riau beberapa waktu lalu menjadi salah satu ‘curhat’ masyarakat kepada Choeroel Anwar yang kini menjabat sebagai Plt Pimpinan DPRD kota Malang.
“Apa yang terjadi di Surabaya dan beberapa daerah kemarin membuat kita sebagai masyarakat harus lebih waspada, namun kewaspadaannya juga harus diwujudkan dalam bentuk antisipasi. Kita tidak usah muluk-muluk dalam hal keamanan, tetapi cukup menggunakan kearifan lokal seperti siskamling,” ungkap Choeroel Anwar.
Siskamling menurut politisi Partai Golkar tersebut merupakan aplikasi buatan dari gotong royong yang merupakan falsafah Pancasila dan sarana komunikasi antar masyarakat.
“Dari sisi tugas dan fungsi DPRD, maka kami akan mendukung Peraturan Daerah (perda) yang mendukung stabilisasi wilayah tentang pengaturan tempat indekost, kependudukan dan yang lainnya agar diterapkan dengan lebih baik lagi. Tapi masyarakat juga harus turut serta karena masalah keamanan tidak bisa dibebankan kepada aparat keamanan saja,” ujar Choeroel Anwar.
Permasalahan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok menjelang lebaran yang bersamaan dengan waktu tahun ajaran baru yang membutuhkan pengeluaran lebih juga disampaikan masyarakat agar mendapatkan solusi.
“Pemerintah Daerah (Pemda) kota Malang sudah melakukan berbagai tindakan untuk mengatasi permasalahan kenaikan harga berbagai bahan pokok seperti operasi pasar dan membuka pasar murah dengan harapan agar harga bisa turun,” ungkap Choeroel.
Choeroel juga meminta masyarakat turut serta melakukan pengawasan apabila ditemui adanya penarikan biaya angkut tidak terkait dengan pelaksanaan belajar mengajar.
“Dalam hal penarikan dana dari wali murid masyarakat harus ikut mengawasi tarikan dari sekolah dan melaporkan kepada kami sebagai DPRD untuk bisa melaksanakan fungsi kontrol dewan,” pungkas Choeroel Anwar. (A.Y)
