
Dihadiri Ir H Sofyan Edi Jarwoko sebagai Ketua TKPK Kota Malang.
Surabaya ADADIMALANG – Sinkronisasi gerak dalam percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur menjadi perhatian utama dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 hari Rabu kemarin (22/09/2021).
Mewakili Kota Malang, Wakil Wali Kota Malang Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko yang juga menjabat sebagai Ketua TKPK Kota Malang hadir di Hotel Harris & Convention Bundaran Satelit Jl. HR Muhammad Surabaya.
Rakor yang dihadiri oleh Wakil Wali Kota atau Wakil Bupati seluruh Jawa Timur dan Kepala Bappeda Kota/Kabupaten di Jawa Timur ini berlangsung selama tiga hari ke depan.
“Saya sangat apresiasi sekali pada forum yang sangat strategis ini” ujar Wakil Wali kota Malang yang akrab disapa Bung Edy ini.
Kepada semua undangan yang hadir, Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak yang memimpin Rakor TKPK tersebut menyampaikan pentingnya kegiatan rakor dengan menyajikan data dari kondisi makro hingga ke mikro.
“Kita sudah mengupas seluruh data-datanya, kalo masalah program saya rasa sudah banyak yang terinformasikan dan kita sepakat mari kita susun. Nanti dalam paparan, kita paparkan strategi provinsi dulu, nanti kabupaten kota bisa lihat dimana kita dapat komplementer dan bisa dipantau hasil forum kita di Semeru,” ujar Wakil Gubernur Jawa Timur.
Kemiskinan ekstrem adalah kemiskinan yang mengikuti standar global, dimana garis kemiskinan setara dengan 1,9 USD. Data BPS Kota Malang mencatat angka persentase kemiskinan Kota Malang di tahun 2019 sebelum pandemi covid-19 sebesar 4,07 persen, angka tersebut naik di tahun 2020 menjadi 4,44 persen.
Dalam forum rakor yang digelar secara hybrid ini akan membahas materi tentang Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Jatim melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam Penanganan Kemiskinan Ekstrem Jatim dan Best Practice Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Ir. M. Yasin MSi menyampaikan forum rakor tersebut akan membangun persamaan persepsi dan sinergitas antara Provinsi dan Kabuaten atau Kota se-Jawa Timur, lalu kesamaan pemahaman dan harmonisasi.
“Langkah ini sangat strategis karena kita laksanakan sebelum penyusunan APBD 2022.” ujar M. Yasin. (A.Y)