Ada beberapa kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi sendiri di dalam negeri.

ADADIMALANG – Berbagai krisis termasuk krisis pangan yang dikhawatirkan terjadi di tahun mendatang, diharapkan tidak perlu menjadi kekhawatiran yang berlebihan.

“InsyaAllah untuk krisis pangan Indonesia jauh dari itu, meski demikian pak Presiden Joko Widodo selalu menyampaikan berulang-ulang kepada Gubernur, Pemerintah Daerah, Kementerian, Lembaga dan semua pihak bahwa kita harus waspada terhadap krisis pangan,” ungkap Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi saat di kampus UB pagi tadi.

Kewaspadaan diperlukan karena banyak faktor yang tidak dapat dikontrol sendiri seperti ketergantungan fosfat dari luar negeri untuk kebutuhan pupuk, dan beberapa ketergantungan produk yang belum dapat dipenuhi sendiri.

“Oleh karena itu kita harus waspada semuanya. Kemudian mengenai food loss and waste, tadi saya bicara dengan pak Wagub misalnya ada NGO atau apapun yang memiliki platform untuk kita kombinasikan. Dengan konsep tersebut maka makanan berlebih dapat kita berikan kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Sehingga dengan kita berhemat maka food security kita seharusnya meningkat indeksnya,” ungkap Arief.

Kepala Badan Pangan Nasional mencontohkan di Jakarta telah ada kerjasama dengan salah satu mall untuk penerapan food loss and waste tersebut, sehingga makanan tidak akan ada yang terbuang.

“Misalkan saja makanan yang mendekati masa kadaluarsa namun kondisinya masih baik dapat dikelola untuk diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan,” ungkap Arief.

Rektor Universitas Brawijaya dan Kepala Badan Pangan Nasional menandatangani MoU disaksikan Wakil Gubernur Jawa Timur
Rektor Universitas Brawijaya dan Kepala Badan Pangan Nasional menandatangani MoU disaksikan Wakil Gubernur Jawa Timur

Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil E. Dardak menyampaikan apresiasi atas kerja Badan Pangan Nasional yang dinilai tidak hanya berkutat pada bagaimana harga produk dapat murah atau terjangkau, namun juga berpikir bagaimana kesejahteraan petani ataupun peternak.

“Apalagi hampir sepertiga penduduk Jawa Timur bermatapencaharian sebagai Petani, Peternak dan Nelayan. Pemerintah Jawa Timur siap berkomitmen dimana salah satunya adalah bagaimana kita mendorong diversifikasi konsumsi pangan kita dengan apa yang banyak tersedia di lokal. Selain itu juga mendorong pengelolaan hasil-hasil pangan,” ungkap Wakil Gubernur Jawa Timur. (A.Y)