Kota Malang | ADADIMALANG.COM — Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Universitas Brawijaya (UB) kembali menjadi panggung untuk mengukur seberapa jauh kampus ini bergerak meninggalkan praktik-praktik lama yang rawan penyimpangan. Tidak ada euforia berlebihan, namun ada pesan kuat yakni integritas bukan slogan tetapi kultur yang sedang diperjuangkan bersama.

Dalam acara ini, UB merilis hasil survei persepsi antikorupsi yang menunjukkan peningkatan signifikan sekaligus memberikan penghargaan kepada fakultas yang berhasil menjaga performa zona integritas.

Ketua Satuan Reformasi Birokrasi UB, Dr. Ngesti Dwi Prasetyo, SH., M.Hum., menyebut bahwa tiga tahun terakhir menunjukkan tren positif. Pada 2023, baseline indeks persepsi antikorupsi di UB berada di angka 2,40. Tahun berikutnya meningkat ke 3,42, kemudian pada 2025 kembali naik hingga 3,52 dari skala 1 hingga 4.

Ketua Satuan Reformasi Birokrasi UB, Dr Ngesti Dwi Prasetyo, SH., M.Hum., saat menyampaikan laporannya (Foto : Agus Yuwono)
Ketua Satuan Reformasi Birokrasi UB, Dr Ngesti Dwi Prasetyo, SH., M.Hum., saat menyampaikan laporannya (Foto : Agus Yuwono)

Menurutnya, lonjakan stabil ini menjadi cermin bahwa perubahan tata kelola pasca UB berstatus Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) mulai berbuah nyata.

Survei internal tersebut juga memotret detail area berisiko tinggi, terutama yang berkaitan dengan gratifikasi, pengadaan barang dan jasa, serta layanan publik. Ngesti menegaskan bahwa beberapa kebiasaan “warisan lama”, seperti pemberian kue ucapan terima kasih kepada dosen usai ujian, kini tidak lagi menjadi bagian dari kultur kampus.

“Itu sudah hilang, karena kami terus mengingatkan soal integritas,” ujarnya.

Pada sektor pengadaan, UB meminta vendor mengisi survei khusus untuk memastikan tidak ada pungutan atau gratifikasi terselubung. Sementara itu, layanan publik seluruh fakultas dan unit kini terintegrasi melalui pusat pelayanan terpadu yang dirancang untuk mengurangi celah diskriminasi dalam pemberian layanan.

Sementara itu di momen yang sama, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, Prof. Dr. Unti Ludigdo, SE., M.Si., Ak., menambahkan bahwa pengawasan antikorupsi tidak hanya fokus pada pegawai. Aktivitas mahasiswa, mulai pengajuan program, penyusunan laporan anggaran, hingga pelaksanaan kegiatan diawasi oleh Direktorat Kemahasiswaan.

Menurut Prof. Unti, mahasiswa UB sudah memiliki kesadaran akuntabilitas yang baik, namun pendampingan tetap dibutuhkan agar penyimpangan kecil tidak tumbuh menjadi praktik yang lebih serius.

Pada momentum ini juga diberikan penghargaan kepada fakultas yang mencatat skor tertinggi pada Indeks Persepsi Antikorupsi dan Area 5 Zona Integritas bidang penguatan pengawasan. UB memberikan apresiasi kepada:

  1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
  2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  3. Fakultas Ilmu Komputer
  4. Fakultas Teknologi Pertanian
  5. Fakultas Ilmu Administrasi

Seiring dengan apresiasi tersebut, UB tetap menerapkan sanksi bagi pegawai yang terbukti melanggar nilai integritas. Jenis sanksinya beragam, mulai dari pengurangan anggaran hingga penurunan jabatan dan bahkan penghentian status pegawai. Meski mekanisme ini tidak diumumkan secara publik, Unti memastikan seluruh prosedur dijalankan sesuai ketentuan etika lembaga.

UB juga memaparkan progres perolehan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBM). Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) kini menyandang status WBK dan sedang menjalani penilaian kementerian untuk mendapatkan predikat WBM. Target jangka panjang UB adalah membangun integritas kelembagaan di seluruh fakultas secara bertahap.

Penerimaan mahasiswa baru juga menjadi area pembenahan penting. Menurut Ngesti, digitalisasi sistem seleksi, mulai dari penilaian berbasis rapor, seleksi mandiri, hingga verifikasi OTPK menekan potensi kecurangan. Pada tahun sebelumnya masih ditemukan beberapa pelanggaran administratif, tetapi jumlahnya terus menurun.

Prof. Unti menutup dengan pesan moral, korupsi tidak lahir tiba-tiba melainkan tumbuh dari toleransi kecil yang dibiarkan. Karena itu Hakordia di UB ingin menjadi momen tahunan yang menguatkan kesadaran integritas, bukan sekadar acara simbolik. UB berharap perubahan kultur ini menjadi tameng kuat agar praktik korupsi tidak menemukan celah, baik dalam sistem maupun dalam watak para penghuninya. (Red)