Akademisi hukum bahas Perubahan UU Tindak Pidana Terorisme

Kota Malang – Adanya perubahan dari Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme beberapa waktu yang lalu, mendapat perhatian dari para akademisi hukum beberapa perguruan tinggi di kota Malang dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) siang hari ini, Senin (22/10) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FHUB).

“Jadi yang pertama ini kan bahwa kita sebagai bagian dari masyarakat kampus atau akademis ini ingin mengkritisi suatu produk peraturan perundangan yang dibuat oleh legislatif dan pemerintah, di mana kita menilai bahwa peraturan perundangan ini layak untuk kita telaah dari aspek hak konstitusi kewarganegaraan,” ujar Ketua Pelaksana FGD dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB), Tunggul Anshari.

Selain FGD tersebut, Tunggul Anshari menyatakan pasca FGD memang masih akan diperlukan langkah pendalaman yang akan melibatkan masyarakat lebih luas.

“Kajian ini ingin memperdalam tentang produk perundang-undangan terutama dalam konteks tindak pidana terorisme ini apa sudah sesuai dengan koridor atau aturan yang ada, kemudian tentang konstitusi mengenai hak-hak asasi warga negara dan peraturan perundang-undangan yang lain,” ungkap Tunggul Anshari.Tunggul mengakui sengaja memilih membahas UU Tindak Pidana Terorisme selain karena ada perubahan juga saat ini sedang jauh dari perhatian dari publik.

“Memang kita cari momen yang seperti ini agar kita bisa lebih jernih melihat fenomena pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan tersebut,” ungkap dosen yang ramah senyum ini.

Sementara itu, salah satu narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), M. Najih menjelaskan bahwa dari masukan-masukan para peserta FGD kali ini ada beberapa catatan yang layak menjadi perhatian karena bisa saja berbahaya bagi hak konstitusi warga negara.

“Jika dari prespektif yg tadi digunakan ada perspektif dari Hukum Pidana, perspektif Asasi Manusia, Politik Hukum dan dari Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dimana tadi kita temukan satu simpul bahwa undang-undang ini ada kecenderungan membahayakan bagi aspek penegakan Hak Asasi Manusia. Ada pertanyaan yang menarik yakni apakah sifat berbahayanya terorisme itu betul-betul Extra Ordinary Crime? Para pelaku terorisme berdasarkan peraturan perundang-undangan tindak pidana terorisme ini diidentifikasi melalui hal-hal yang bersifat indikatif atau tidak bersifat pasti, misalnya dari aspek perilaku pakaian atau ciri-ciri fisik yang dikategorikan masuk dalam kategori teroris padahal kan belum tentu,” ungkap M. Najih.

Menurut Pakar Hukum Pidana UMM ini, dengan adanya masukan-masukan dari hasil FGD tersebut diharapkan akan ada evaluasi perbaikan, kehati-hatian dan ada langkah-langkah kongkrit yang tidak akan merugikan masyarakat.

“Menurut saya perlu adanya sosialisasi UU Tindak Pidana Terorisme yang baru dengan perubahan-perubahannya dari pihak yang berwenang seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) agar masyarakat tidak terjebak dalam keadaan-keadaan yang menakutkan. Kita sebagai bagian dari akademisi juga ingin melakukan sosialisasi pada masyarakat melalui cara-cara seperti ini atau pembahasan dari segi kajian akademik untuk membantu masyarakat memahami UU Tindak Pidana Terorisme yang baru ini,” ujar M. Najih. (A.Y)