Made : Harus Diteliti Lagi mana Pajak yang Boleh Ditarik Dan Tidak

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, SE., MM., saat memimpin Sidang Paripurna
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, SE., MM., saat memimpin Sidang Paripurna

Beberapa jenis pajak termasuk pajak tempat indekos tahun 2024 sudah tidak berlaku lagi untuk menarik investor ke kota Malang.

ADADIMALANG.COM | Kota Malang – Dengan tujuan agar menarik minat investor untuk mau menanamkan investasinya di Indonesia dan juga termasuk kota Malang di dalamnya, beberapa pajak yang termasuk dalam produk Undang-Undang Omnibuslaw mulai tahun 2024 mendatang tidak diperbolehkan lagi ditarik.

Oleh karena itu Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, SE., MM., menegaskan OPD dan jajaran terkait untuk teliti dan sama-sama mencari pajak mana yang boleh ditarik dan sudah tidak lagi boleh ditarik di tahun 2024 mendatang.

“Ada nomenklatur terkait pajak yang boleh dan tidak boleh ditarik, dimana mulai tahun 2024 nanti, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang dilarang untuk menarik pajak kos-kosan yang hanya berlaku sampai bulan Desember 2023 ini saja. Nanti di tahun depan atau 2024 pajak tempat kos (indekos) sudah dihapus,” ujar Made.

Made menjelaskan, dengan adanya penghapusan pajak tempat kos tersebut tentu saja akan berpengaruh pada potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang yang telah dicatat oleh badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang,. Dan PAD tentu saja ikut mengalami penurunan.

Selain pajak tempat indekos, pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak tontonan dan beberapa pajak lainnya yang merupakan bagian dari Undang-Undang Omnibuslaw menurut made akan dihapus dengan tujuan menarik investor agar mau berinvestasi di Kota Malang.

“Dengan penghapusan pajak-pajak itu maka para investor itu tidak akan terbebani dengan pajak. Jadi semangatnya sekarang adalah berusaha agar investor dapat menanamkan investasinya di Kota Malang,” ungkapnya.

Dengan banyaknya investor atau investasi yang ditanam di Kota Malang, maka akan membuat banyak penyerapan yang berdampak pada tingkat perekonomian meningkat dan dapat berpengaruh secara langsung kepada masyarakat.

Pajak tempat indekos (kos) menjadi salah satu pajak yang menghasilkan, mengingat Kota Malang sebagai kota pendidikan dengan lebih dari 60 perguruan tinggi ini banyak ditemui rumah indekos sebagai sarana prasarana mahasiswa asal luar kota yang menempuh pendidikan di Kota Malang. (A.Y)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini