Para pelaku koperasi merasa eksistensinya semakin terancam dengan adanya keijakan-kebijakan baru yang ditetapkan Pemerintah.
ADADIMALANG.COM | Kota Malang – Melakukan kunjungan kerja ke Kota Malang, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yakni Dr. (HC) Puan Maharani, S.Sos langsung di waduli (menerima pengaduan) dari ibu-ibu pelaku dan anggota Koperasi Wanita di Malang Raya hari ini, Sabtu (20/01/2024).
Dalam kegiatan yang digelar di Koperasi Setia budi Wanita (SBW) Kota Malang ini, Puan Maharani menemui sekitar 500 orang pelaku dan anggota Koperasi Wanita di Malang Raya yang mewakili sekitar 480 koperasi wanita.
“Jadi kehadiran Ketua DPR RI di Kota Malang ini akan dijadikan momen wadul (mengadu) para ibu-ibu dari koperasi wanita (kopwan) se-Malang Raya, dimana ada tiga poin utama yang akan disampaikan yakni masalah Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur modal awal koperasi yang jumlah minimalnya itu Rp.500 juta, kemudian masalah adanya program PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar yang menggunakan pola seperti kopwan dan juga dorongan untuk DPR RI agar segera membahas UU Koperasi,” jelas Ketua Umum Koperasi Setia Budi Wanita (SBW) Kota Malang, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP.
Dengan mengadu langsung ke Ketua DPR RI tersebut, harapannya berbagai permasalahan yang dihadapi para perempuan dalam menjalankan usahanya yang berbentuk koperasi tersebut akan mendapat perhatian dan akan ditindaklanjuti kepada pemerintah sehingga ada perubahan yang signifikan.
“Kami wadulkan ini agar mendapatkan sebuah afirmasi kebijakan dari pemerintah pusat untuk dapat membuat para pelaku koperasi ini semuanya hidup dengan tenang dan damai untuk mengembangkan ekonomi masyarakat melalui koperasi di seluruh Malang Raya ataupun Jawa Timur. Dukungan kepada koperasi selama ini sangat kurang dan jauh lebih banyak kepada UMKM, padahal koperasi dan UMKM ini seharusnya juga dapat berinergi dan berkembang bersama,” ungkap perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia ini.
Senada dengan Untari, salah satu pelaku koperasi wanita di Kota Malang yakni Sukesi mengharapkan Puan Maharani dapat mencarikan solusi dari dampak pemberlakuan Peraturan Menteri Koperasi nomor 8 tahun 2023 yang dinilai akan mematika koperasi di daerah-daerah khususnya yang tengah berkembang saat ini.
“Dengan adanya aturan itu maka mau tidak mau koperasi yang aset atau modal awalnya di bawah Rp.500 juta harus merger atau menutup koperasi, padahal di Malang Raya ini banyak yang masih di bawah angka itu. Padahal kami membantu agar masyarakat tidak terjerat bank titil,” harap Sukesi.
Dalam pertemuan tersebut Puan Maharani mengaku terkejut mendapatkan berbagai masukan dan keluhan pelaku koperasi wanita dimana dirinya kurang mengetahui jika ada pro kontra terkait beberapa kebijakan pemerintah dalam hal koperasi dan kebijakan PNM Mekar di masyarakat.
“Sebagai Ketua DPR RI maka saya akan berupaya untuk dapat membantu masyarakat termasuk yang disampaikan para ibu ibu pelaku koperasi wanita di Malang Raya ini, termasuk pembahasan tentang RUU Koperasi yang di dalamnya mengatur kebijakan-kebijakan tertentu. Dan apa yang menjadi aspirasi ibu ibu inilah yang saya butuhkan,” ungkap Puan Maharani.
Permasalahan keberadaan program PNM Mekar yang menuai kontra di kalangan pelaku kopwan, Ketua DPR RI mengaku akan berupaya mencarikan solusi mengingat program yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut ternyata memiliki akibat yang dapat mematikan usaha koperasi masyarakat.
Permasalahan digitalisasi yang masih kurang dikuasai para pelaku koperasi saat ini, ditanggapi Puan dengan berencana menggandeng bersama kementerian terkait untuk melakukan program peningkatan SDM Koperasi dalam hal digitalisasi.
“Nanti bisa saja pelatihan itu dilaksanakan di kantor Setia Budi Wanita (SBW) di Kota Malang ini agar para pelaku koperasi juga dapat memanfaatkan teknologi atau digitalisasi guna mengembangkan pelayanan dan kemajuan koperasi yang mereka jalankan,” pungkas Ketua DPR RI, Dr. (HC) Puan Maharani, S.Sos.
Dalam kegiatan yang berlangsung mulai pukul 12.00 WIB tersebut juga dihadiri anggota DPR RI asal Malang Raya seperti Krisdayanti, Ahmad Basarah, Andreas Susetyo, Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto dan tamu undangan lainnya. (A.Y)
