Kota Malang – Berdasarkan hasil pengamatan dari beberapa kondisi sebelum dan saat hingga pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di beberapa daerah yang menimbulkan perselisihan dan perpecahan hingga konflik, membuat Lembaga Otonom (LO) Forum Mahasiswa Hukum Peduli Keadilan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Formah PK FHUB) menggelar acara Deklarasi Daerah.
Acara Deklarasi Daerah yang digelar di Aula FHUB pagi ini (01/10) terasa cukup istimewa, karena dihadiri oleh perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kota Malang seperti Kampung Walikota Malang H. Sutiaji, Komandan Kodim 0833 kota Malang Letkol Inf Nurul Yakin, Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri dan juga pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UB yakni Wawan Sobari.
“Selain itu akan dihadiri oleh perwakilan tokoh di kota Malang, akademisi, LSM dan juga masyarakat sehingga Deklarasi Daerah ini diikuti oleh hampir semua perwakilan elemen masyarakat,” ujar Ketua Panitia Deklarasi Daerah, Putu Adhiyasa Mahendra.
Diharapkan dengan pelaksanaan Deklarasi Damai tersebut, maka pelaksanaan Pemilu untuk Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2019 mendatang tidak lagi menimbulkan konflik dan perpecahan.
“Kami berharap dengan Deklarasi Daerah ini maka kontestasi politik dan penyaluran aspirasi politik tidak akan mengganggu stabilitas keamanan dimana kepentingan bangsa dan negara tetap menjadi yang utama demi keutuhan NKRI,” ungkap Putu Adhiyas Mahendra.
Usai membuka acara Deklarasi Daerah tersebut, Wakil Dekan I FHUB Prija Jatmiko menyatakan dirinya merasa senang karena Formah PK turut mengambil peran dalam menciptakan Pemilu yang damai.
“Formah PK ini adalah lembaga kegiatan mahasiswa untuk menyampaikan ide dan gagasannya. Sebagai agent of change, mahasiswa Formah PK FHUB berperan serta dalam menciptakan Pemilu yang damai di tengah keberagaman pilihan. Kita berharap kegiatan ini mendapat dukungan dari masyarakat dan semua pihak,” ujar Wadek I FHUB, Prija Jatmika.
Prija Jatmika menegaskan bahwa perbedaan merupakan suatu keniscayaan, dimana dalam penegakan demokrasi hal tersebut merupakan hal yang biasa selama tidak menjurus kepada dia integrasi dan konflik.
“Makanya saat proposal kegiatan ini diajukan, maka kami merasa senang dan menyetujuinya karena mahasiswa FHUB ingin berperan serta dalam penciptaan Pemilu yang damai,” pungkas Prija Jatmika. (A.Y)
