Dewan usulkan alokasi anggaran untuk pelaksaaan kegiatan komunikasi dengan masyarakat dalam rangka menjaga kondusifitas wilayah menjelang Pemilu 2024.
ADADIMALANG.COM | Kota Malang – Kondusifitas sebuah wilayah pada umumnya akan mengalami perubahan pada saat memasuki masa Pemilihan Umum (Pemilu).Dalam rangka mengantisipasi perubahan tersebut menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam hal keamanan, ketertiban dan juga kenyamanan warga kota Malang, perlu adanya antisipasi potensi yang dapat menimbulkan gangguan kondusifitas wilayah.
Oleh karenanya, DPRD Kota Malang mengusulkan alookasi anggaran dalam APBD perubahan beberapa waktu lalu untuk pelaksanaan kegiatan Dialog Kebangsaan di seluruh Kelurahan dan Kecamatan yang ada di Kota Malang.
Demikian disampaikan I Made Riandiana Kartika,SE., MM., selaku Ketua DPRD Kota Malang pada saat menghadiri Dialog Kebangsaan di Hotel Montana II Jalan Candi Panggung, Lowokwaru Kota Malang hari ini, Rabu (15/11/2023).
Dalam kegiatan yang mengambil tema bertemakan ‘Membangun Persatuan Dalam Bingkai Kebhinekaan’ tersebut, made menegaskan komunikasi dan forum bersama harus sering dilakukan untuk mengatasi kebuntuan komunikasi yang ada di masyarakat. Khususnya menjelang Pilpres dan Pileg yang digelar serentak pada bulan Februari 2024 mendatang.
“Tentu saja kita belum dapat mengumpulkan seluruh warga di masing-masing Kelurahan, tetapi kita mengambil tokoh-tokohnya seperti saat ini yang dihadirkan adalah bagian dari perwakilan-perwakilan yang nanti dapat menyampaikan kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing,” ungkap Made.
Terkait dengan Pokok Pikiran (Pokir) yang menjadi salah satu belanja Dewan, Made memastikan bahwa setiap pelaksanaan Pokir pasti akan dirakorkan bersama 45 anggota Dewan dan Bappeda agar sejumlah Pokir tersebut sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak boleh ada intervensi dari Dewan untuk menentukan siapa yang mengerjakan dan sebagainya.
“Saya menginginkan pelaksanaan Pokir ini sesuai dengan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Di awal itu adalah titik lemah kita, bagaimana pokir itu kemarin yang membuat kita tergelincir karena ada gratifikasi di situ. Sebenarnya kalau pokir ini dikelola dengan baik, inilah kekuatan masyarakat lewat kami, karena Pokir ini adalah wewenang penuh Anggota Dewan yang akan kami perjuangkan,” pungkas Ketua DPRD Kota Malang. (A.Y)
