Pihak Unisma Jawab Ini Untuk Menanggapi Kerjasama Seleksi Perangkat Desa Di Kabupaten Kediri Yang Dipermasalahkan

Tegaskan semua kerjasama dilaksanakan secara prosedural serta memenuhi unsur akuntanbilitas dan menjaga trust dengan pihak yang diajak kerjasama.

ADADIMALANG.COM | Kampus UNISMA – Universitas Islam Malang (UNISMA) pada akhir tahun 2023 lalu telah melakukan kerjasama dengan 163 Kepala Desa di kabupaten Kediri guna melakukan seleksi perangkat desa. Dalam perkembangannya, kerjasama dalam melakukan proses seleksi tersebut dipersoalkan sejumlah pihak yang kemudian banyak berkembang di berbagai pemberitaan di kabupaten Kediri.

Menurut salah satu narasumber yang minta identitasnya dirahasiakan ini menerangkan bahwa tanggung jawab Unisma bermulai dari adanya penandatanganan atau pembuatan Memorandum of Understanding (MoU) antara Rektor Unisma Prof. Dr. H. Maskuri, MSi. dengan 163 Kepala Desa di kabupaten Kediri yang akan melakukan seleksi perangkat desanya.

“Permasalahan itu bermula dari pelaksanaan seleksi yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak UNISMA, justru dilaksanakan oleh pihak ketiga yang digandeng oleh UNISMA. Dan ini sudah lalai, karena seharusnya dikerjakan sendiri tapi kok malah dikerjasamakan dengan pihak ketiga,” ungkap sumber berita.

Pelaksanaan kerjasama yang menempatkan Rektor UNISMA sebagai Pelindung, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan sebagai Pengarah, dan Wakil Rektor bidang Akademik dan Kerjasama sebagai Penanggung Jawab ini dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UNISMA. 

Sumber berita media ini kemudian juga memberikan informasi terkait hasil seleksi yang menimbulkan masalah karena dinilai tidak transparan dan adanya keanehan membuat beberapa pihak khususnya peserta seleksi yang tidak lolos dan merasakan keanehan mempersoalkan.

“Misalkan saja pada pengumuman hasil seleksi di salah satu desa yang terkesan asal-asalan karena tidak ada kop surat dan berbeda dengan model pengumuman hasil seleksi di desa lainnya,” ungkapnya.

Menyikapi informasi yang beredar tersebut, Kepala Bagian Humas UNISMA yakni Dr. Dwi Fitri Wiyono, M.Pd saat ditemui di ruangannya mengakui jika pihaknya juga mengetahui perihal permasalahan seleksi perangkat desa tersebut dipersoalkan dari beberapa unggahan media Kediri. Meski demikian,Dwi memastikan fakta pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan yang diberitakan tersebut.

“UNISMA telah lama bekerjasama dengan beberapa stakeholder secara prosedural dan profesional sehingga banyak lembaga pemerintah yang melibatkan UNISMA untuk bekerjasama. Jadi selain akuntanbilitas, UNISMA juga terus menjaga trust sehingga tidak ada catatan dari para pihak yang bekerjasama dengan UNISMA hingga saat ini,” ungkap Dwi.

Menurut pria yang juga mengajar di Fakultas Agama Islam (FAI) UNISMA ini,  UNISMA masuk dalam cluster utama di Kemenrintekdikti, bahkan Wakil Presiden RI beberapa waktu lalu memberikan kepercayaan kepada UNISMA untuk membangun labotatorium unit bisnis yang sejalan dengan visi Unisma sebagai entrepreur university.

Sementara itu saat dikonfirmasi ke ruangan LPPM UNISMA, Ketua LPPM UNISMA yakni Prof. Dr. Mahayu Woro Lestari sedang tidak ada di tempat. Saat dihubungi melalui pesan singkat, Woro Lestari menegaskan dirinya sedang berada di luar kampus untuk melakukan studi lapang sehingga tidak berada di kantor LPPM UNISMA hari ini. (A.Y)